Dinamika Pelaksanaan UUD 1945

maaf jika infonya gak lengkap, karna ini catatan seadanya.

***Dinamika pelaksanaan UUD 1945

• masa awal kemerdekaan
  UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945
• Berlaku tata hukum baru yang bersumber

***Sistem preseidensial

• menurut UUD 1945, disamping berkedudukan sbg "Kepala Negara" presiden juga sebagai "Kepala Pemerintahan"
• presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibawah MPR, Presiden adalah "Mandataris MPR"

***Penyimpangan UUD 1945

• menurut pasal 4 & 17 UUD 1945 : menganut sistem pemerintahan presidensial
• presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mangangkat serta memperhentikan para menteri

***Republik Indonesia Serikat

• Hasil KMB - Berdiri Negara RIS (1945 - 1950)
• Republik Indonesia dan RIS mengadakan musyawarah untuk mendirikan kembali negara kesatuan Republik indonesia

***Masa orde demokrasi liberal 1950an

• pada bulan September 1955 & Desember 1955 diadakan pemilu
• memilih anggota-anggota DPR & anggota konstituante
• tugas konstituante adalah untuk membuat suatu rancangan UUD

***Penyimpangan orde lama

• MPR, dgn ketetapan pidato presiden tgl 17 Agustus 1959 yg berjudulan "Manipol" sbg GBHN bersifat tetap, yg jelas bertentangan dgn ketentuan UUD 1945
• MPRS telah mengambil keputusan mengangkat Ir. Soekarno sbg presiden seumur hidup
• bertentangan dgn UUD 1945 yg menetapkan masa jabatan presiden 5 tahun
• hak budget DPR tidak berjalan setelah tahun 1960

***Masa orde Bru

Tri Tuntutan rakyat (TRITURA) yaitu :

• bubarkan PKI
• bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
• turunkan harga-harga ekonomi / perbaiki

Pemerintahan orde baru tlah banyak melakukan penyimpangan2 dlm pelakasanaan pemilu2 antara lain :

• campur tangan birokrasi terlalu besar dalam mempengaruhi pilihan rakyat
• panitian pemilu tidak independen, memihak salah satu kontestan
• kompetisi antar kontestan tidak leluasa
• rakyat tidak bebas mendiskusikan & menentukan pilihan 
• penghitungan suara tidak jujur

kontestan tidak bebas kampanye karena dihambat aparat keamanan / perizinan

***Penyimpangan politik orde baru

• alokasi nilai dibidang politik dlm melaksanakan UU No.1 tahun 1983 tenteng penyusunan & kedudukan MPR / DPR presiden Seoharto
• menerapkan penelitian khusus/litsu kpd segenap calon anggota MPR / DPR dgn kritium hanya yg berkualifikasi monoloyalitas terhadap dirinya, yg diijinkan menjadi calon resmi dari partai & golkar
• menetapkan keluarga presiden, para pejabat eksekutif beserta beberapa keluarganya & orang2 yg berkaitan dgn bisnis keluarga presiden sbg calon resmi dari parpol & golkar
• dalam pelakasanaan UU No.2 Tahun 1983 tentang pemilu:
  
  • presiden Soeharto secara subyektif mencoret & mengganti calon yang tidak memenuhi persyaratan subyektif dari parpol & golkar
  • TPS dibuat dikantor2 & waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan bukan pd hari libur tetepi hari kerja
• pelaksanaan pemungutan suara, sejumlah pemilih pendukung golkar

***Masa Globalisi

• UUD 1945 dilakukan amandemen
• beberapa pakar yg mengumkapkan perlunya perubahan 1945 antara lain :
  
  • kelemahan2 muatan yg menyebabkan tidak mampu menjamin lahirnya, pemerintahan yg demokratis - konstitusional yaitu :
    
    1. tidak ada mekanisme cek and balance
    2. banyak atribut kewenangan
    3. adanya pasal-pasal multitafsir
    4. terlalu percaya semangat orang / penyelenggara negara

***MPR telah mengeluarkan seperangkat ketetapan